Pantau - Irine Yusiana Roba Putri menegaskan pentingnya kesetaraan gender tidak hanya berhenti pada wacana nasional dalam forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting yang digelar secara hybrid di Quezon City dan Senayan, Jakarta pada 27 April 2026.
Tekankan Implementasi Hingga Daerah
Indonesia hadir dalam forum bersama sembilan negara parlemen lainnya dengan tidak hanya berbagi pencapaian tetapi juga mendorong perluasan implementasi kesetaraan gender hingga ke tingkat daerah.
Ia menyampaikan, "Saya sangat tertarik bagaimana Filipina dan juga Vietnam ini mampu mengintegrasikan keterwakilan perempuan dalam struktur birokrasi dan ekonomi secara sistematis".
Ia menilai Filipina dan Vietnam telah berhasil menerapkan kesetaraan gender secara nyata sehingga menjadi referensi bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa.
Ia menekankan kesetaraan gender harus diterapkan hingga kebijakan anggaran di tingkat lokal agar dapat menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.
Legislasi Inklusif dan Partisipasi Publik
Dalam forum tersebut, Indonesia juga berbagi pengalaman terkait proses legislasi inklusif yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
Ia mengatakan, "Jangan takut pada partisipasi publik. Inklusi publik dalam proses legislasi ini justru bagi saya memperkuat legitimasi hukum itu sendiri".
Ia menjelaskan undang-undang pro-perempuan di Indonesia lahir dari sinergi antara parlemen dan masyarakat sipil, termasuk peran aktivis dan gerakan perempuan di luar parlemen.
Ia menyampaikan, "Inisiatif ini seringkali tidak muncul murni dari parlemen, tetapi juga bagaimana parlemen di Indonesia bisa menggali informasi dari akar rumput dan juga aktivis. Indonesia adalah bukti bahwa gerakan perempuan di luar parlemen itu bisa bersinergi dengan kaukus perempuan di dalam parlemen, dan harapannya ini membawa perubahan yang besar dan baik".
Kritik terhadap Model Legislasi Tertutup
Ia menilai pendekatan tersebut menjadi kritik terhadap model legislasi yang tertutup dan elitis serta menegaskan bahwa kekuatan parlemen tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan.
Namun, kekuatan tersebut juga ditentukan dari sejauh mana suara masyarakat termasuk perempuan dapat terserap dalam setiap kebijakan.
Ia berharap pendekatan inklusif dapat terus diperkuat dalam proses legislasi di Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
