Pantau - Pemerintah Jepang melalui Menteri terkait Sanae Takaichi menolak usulan pembatasan energi bagi masyarakat meski terjadi ketidakpastian pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional yang dinilai tidak boleh terganggu oleh krisis energi global.
Takaichi menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial harus tetap berjalan normal di tengah situasi yang berkembang.
"Saya tidak yakin kegiatan ekonomi maupun sosial saat ini harus dihentikan," ungkapnya.
Kebijakan Energi dan Sikap Pemerintah Jepang
Pemerintah Jepang menyatakan akan tetap fokus menjaga pasokan energi melalui berbagai sumber alternatif untuk mengantisipasi gangguan distribusi global.
Langkah ini dilakukan tanpa rencana menetapkan anggaran tambahan dalam waktu dekat.
Hal tersebut karena parlemen Jepang telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 122,31 triliun yen.
Selain itu, pemerintah masih memiliki dana cadangan dalam APBN yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi darurat.
Takaichi juga menekankan bahwa pemerintah akan bertindak fleksibel sesuai perkembangan situasi global yang terus berubah.
Dampak Konflik Global terhadap Pasokan Energi
Ketegangan global meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang berdampak pada jalur energi strategis.
Selat Hormuz yang menyalurkan lebih dari 20 persen pasokan energi global dilaporkan mengalami gangguan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah.
Jepang termasuk salah satu negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor energi dari wilayah tersebut.
Beberapa negara lain telah mengambil langkah penghematan energi untuk mengantisipasi krisis.
Korea Selatan menyerukan pengurangan konsumsi energi di dalam negeri.
Malaysia mendorong kebijakan work from home sebagai upaya menekan penggunaan energi.
Berbeda dengan negara-negara tersebut, Jepang memilih menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan normal sebagai prioritas utama.
Kebijakan ini mencerminkan fokus pemerintah Jepang pada stabilitas ekonomi di tengah ancaman krisis energi global.
- Penulis :
- Shila Glorya
