Pantau.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, buka suara terkait pernyataannya yang menyebutkan kasus e-KTP terjadi di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan yang membuat kudu Partai Demokrat meradang itu dikeluarkan Hasto setelah nama dua petinggi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung disebut terdakwa Setya Novanto di persidangan kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut.
"Kalau kita lihat setiap partai kan punya kedewasaan dalam melakukan komunikasi politik, saya pikir Demokrat juga menyepakati bersama terhadap kasus e-KTP. Setiap partai politik punya komitmen untuk mendukung apa yang dilakukan KPK, tidak ada yang tidak," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Baca juga: Konflik PDIP dengan Demokrat Sudah Mendarah Daging?
Hasto melanjutkan, saling tuding antara parpol merupakan sebuah hal yang wajar, karena pada hakikatnya parpol itu membangun dialog bersama walau dengan cara yang dianggap kurang elok, seperti tudingan yang disebut akhir-akhir ini.
"Ini kan hal yang wajar, sehingga yang namanya berpartai itu saling menyerang, berpartai itu membangun dialog bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik membenarkan perseteruan yang terjadi antara partainya dengan PDIP. Ia mengatakan hubungan Demokrat dengan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut tidak memiliki titik temu yang baik.
Baca juga: Rachland Demokrat: Hubungan dengan PDIP Tidak Pernah Baik
"Jadi hubungannya enggak pernah baik. Enggak bisa dibilang baik dengan PDIP. Itu sebetulnya sikap mereka (PDIP) begitu, bukan kami. Kita enggak bisa dibilang baik, PDIP-nya seperti itu yang ditunjukkan manuver politik Hasto Kristiyanto seakan tidak pernah memandang kami. Mereka selalu berpandangan buruk," kata Rachland kepada Pantau.com, Selasa, 27 Maret 2018.
- Penulis :
- Adryan N
