Pantau.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyampaikan tata kelola utang dapat dibenahi untuk memperkokoh dasar peningkatan produktivitas ekonomi.
"Buat kita, untuk mengukur produktivitas utang bukanlah lewat aset tetapi pembangunan lewat pembiayaan utang itu apakah menambah produktivitas kita atau tidak?," kata Enny Sri Hartati di Kampus UI Salemba, Selasa (3/4/2018).
Ia mengatakan, seharusnya bila tata kelola utang masih amburadul, kurang tepat bila menambah agresitivitas pembiayaan. Alasannya, utang bisa bertambah tinggi.
Baca juga: Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Utang Indonesia
Ia mengaku, pihaknya telah melakukan evaluasi terkait apakah utang yang selama beberapa tahun ini melonjak dapat menjawab komitmen pemerintah yang telah mengeluarkan beragam paket stimulus fiskal untuk menunjang produktivitas dan daya saing Indonesia.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan pemerintah selalu mengatakan harus berutang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, Enny melanjutkan, sebenarnya yang mendapatkan manfaat terbesar dari tata kelola utang antara lain adalah gaji pegawai, belanja barang, dan bunga utang itu sendiri.
Enny mengakui infrastruktur kini memang banyak dibangun. Akan tetapi, Ia mempertanyakan, harus ditanyakan kepada sejumlah BUMN karya apakah semua infrastruktur yang mereka bangun itu berasal dari pembiayaan tata kelola utang atau mereka harus meminjam sendiri ke pihak ketiga.
Baca juga: Utang Indonesia Jadi Sorotan, Kemenkeu Bandingkan dengan Cadangan Devisa
Sementara itu, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan mengatakan banyak pihak menyalahkan pembiayaan utang, padahal harus diingat bahwa utang itu bukanlah tujuan akhir.
Menurut Schneider Siahaan, hal yang perlu diketahui seharusnya adalah alokasi belanja untuk pembangunan negara itu untuk apa targetnya, serta kemudian mekanisme pembiayaannya itu seperti apa.
Schneider memaparkan, belanja yang dilakukan pemerintah untuk katalisator. Yakni, untuk guna mempercepat pertumbuhan perekonomian, serta mendorong sektor swasta sebagai pendorong utamanya.
Baca juga: Ini Harapan DPR kepada Gubernur BI Baru, Perry Warjiyo
"Yang mau saya sampaikan, kita baru pintar di level kritik bukan di solusi," katanya ditemui di tempat yang sama. Ia menambahkan, pengelolaan utang sudah sesuai dengan kebutuhan negara yang tercermin dalam APBN.
Data Bank Dunia, rasio utang pemerintah terhadap PDB Singapura sebesar 117,2 persen pada 2016. Sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia tercatat 31,4 persen di tahun yang sama.
Adapun batas maksimum utang pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- Penulis :
- Martina Prianti
