Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Timur dengan fokus pada fasilitas dan pengawasan layanan.
Evaluasi difokuskan pada 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Penguatan sistem pengawasan menjadi kunci keberhasilan program ini, terutama untuk memastikan kualitas sarana prasarana serta kepatuhan standar operasional demi layanan gizi terbaik bagi masyarakat," ungkap BGN.
Secara keseluruhan, terdapat 196 SPPG di Kalimantan Timur dengan 176 di antaranya sudah beroperasi melayani masyarakat.
Program ini menyasar pemenuhan gizi anak usia sekolah dari tingkat SD hingga menengah.
Ketiadaan IPAL pada sejumlah dapur menjadi perhatian karena berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai memberikan dampak positif dengan meringankan beban ekonomi orang tua.
Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi lokal.
Pelaksanaan program turut melibatkan pelaku usaha kecil menengah dan koperasi di daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pengawasan dilakukan secara ketat melalui tim lintas sektor.
"Setiap sarana diwajibkan melewati inspeksi awal secara menyeluruh, sebelum pemerintah daerah menerbitkan dokumen legalitas berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," jelasnya.
Pada tahap awal operasional, kapasitas dapur dibatasi maksimal 500 porsi untuk uji kelayakan.
Pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari risiko kontaminasi makanan bagi anak-anak.
"Tim pengawas gabungan bahkan tidak segan untuk menghentikan sementara operasional dapur secara otomatis, apabila menemukan kejadian menonjol seperti masuknya benda asing pada makanan," tegasnya.
BGN mewajibkan seluruh mitra mematuhi standar operasional serta sistem pelaporan harian.
- Penulis :
- Gerry Eka
