Pantau Flash
Relawan Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Dinilai Berhasil Tangani Ibu Kota
Gempa Berkekuatan 5,0 Magnitudo Guncangkan Sarmi Papua
Jokowi Minta Kepala Daerah Cek Langsung Prokes Belajar Tatap Muka
Sentil Kepala Daerah, Jokowi: Kita Senangnya Latah, Sawit Ramai Semua Tanam Sawit
DKI Turun Level PPKM, Anies Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun ke Tempat Wisata

Turun ke Lapangan Pastikan Penyaluran Bansos, Risma Sebut Tak Segan Bertindak Tegas

Turun ke Lapangan Pastikan Penyaluran Bansos, Risma Sebut Tak Segan Bertindak Tegas Ilustrasi Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) menolak pungutan di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten. (Foto: Antara/HO-Kemensos)

Pantau.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan menindak tegas pelaku penyalur bantuan sosial (bansos) yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Risma dalam kunjungannya ke berbagai daerah menemukan beberapa kasus di mana harga komoditas yang terlalu tinggi, masalah pemaketan komoditas, dan sebagainya. "(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Kepolisian juga sedang menangani," kata Risma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Hal tersebut guna memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi, terlebih di masa kedaruratan seperti saat ini. Risma ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.

Baca juga: Segera Cair! Kemnaker Terima Data Calon Penerima Bantuan Subsidi Gaji Rp1 Juta

"Kan kasihan mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," kata dia.

Dalam beberapa kunjungan lapangan, Risma tak segan bertanya dengan detil semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait. Mensos memeriksa silang bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.

Hal ini dilakukan Mensos, misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan. Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog cukup panjang dengan Rudiyanto (48). Mensos menggali untuk memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata dia didampingi Wali Kota Pekalongan A. Afzan Arslan Djunaidi.

Baca juga: Ada Pungli Bansos di Tangerang, Pimpinan Komisi VIII Minta Warga Tidak Takut Lapor

Risma tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako. "Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kasihan kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata dia.

Dia meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Risma juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.

"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi, kasihan," kata Risma.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: