Aplikasi Rukun Aplikasi Rukun
Pantau Flash
Kunjungi Tasta Tabanan Wildlife Park, Bamsoet Dukung Konservasi Flora Fauna
Ganggu Dominasi Duterte, Manny Pacquiao Akan Maju sebagai Capres Filipina
Deklarasikan Dukungan di Pilpres 2024, Sahabat Ganjar Siap Tempur di 17 Negara
Update COVID-19 Indonesia 19 September 2021, Kasus Aktif Turun 4.097, Sembuh Bertambah 6.186 Orang
Alhamdulillah Kabar Baik Lagi, Sebanyak 1.140.750 Dosis Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia

Puan Minta Insentif Nakes Segera Dibayarkan: Jangan Tunggu Ditegur Baru Ada Realisasi Perbaikan

Puan Minta Insentif Nakes Segera Dibayarkan: Jangan Tunggu Ditegur Baru Ada Realisasi Perbaikan Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

Pantau.comKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah daerah segera membayarkan dan menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Segera bayarkan insentif untuk nakes yang merupakan ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan COVID-19," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Dia mengaku prihatin dengan data pencairan insentif nakes di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. 

Baca juga: Wagub DKI: Vaksin Penting dan Mendesak Mengingat Sumber Persoalan Pandemi

Puan menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tidak kunjung diterima nakes dan ada juga laporan terkait potongan atas penerimaan insentif tersebut, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

"Nakes bertaruh nyawa, mereka menjadi sandaran bagi keluarga dan rakyat yang terpapar COVID-19. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang merupakan hak mereka," ujarnya.

Menurut dia, insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim. Puan menyebutkan data Kementerian Keuangan yang disebutkan bahwa pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan COVID-19.

Namun pada 2021, insentif tersebut baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun hingga 20 Juli 2021.

"Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes," katanya.

Baca juga: Solidaritas Sosial Harus Diimbangi Kebijakan Berpihak pada Rakyat

Selain itu Puan mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes.

Dia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran karena seharusnya kebijakan tersebut berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi COVID-19.

"Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini," ujarnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: