Pantau Flash
Ganjar-Prabowo-RK Jadi Capres 2024 Unggulan Versi Survei Indometer
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Terus Meningkat
2 Pemudik Asal Tangerang Lolos ke Solo, Ternyata Dinyatakan Positif COVID-19
KPK Bicara Tudingan Soal-soal Janggal TWK: Semua Disusun BKN
Ketahuan Bawa 7 Pemudik, Mobil Ambulans Dicegat di Gerbang Tol Cikarang

Polri Ungkap Sudah 21 Kali Kirim Virtual Police ke Akun Medsos Sebar SARA

Polri Ungkap Sudah 21 Kali Kirim Virtual Police ke Akun Medsos Sebar SARA Ilustrasi. (Foto: cottonbro/Pexels)

Pantau.com - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliadi menyebutkan pihaknya sudah memberikan 21 kali peringatan melalui pesan langsung (direct message) ke akun-akun media sosial diduga menyebarkan informasi terkait suku, ras, agama, dan Antargolongan (SARA).

"Per Kamis (25/2) kemarin tercatat sudah 21 peringatan disampaikan ke beberapa platfoam," kata Slamet di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Slamet menyebutkan, pihaknya selektif dalam mengirimkan pesan langsung kepada akun-akun yang berpotensi melakukan tindak pidana berdampak SARA. Menurut dia, postingan berbau SARA tersebut diantisipasi karena dapat memicu konflik horizontal. "Kita meminimalisir itu," kata Slamet.

Baca juga: Bentuk Virtual Police, Kapolri: Bendung Penggunaan Jerat UU ITE di Kasus Siber

Upaya peringatan virtual itu merupakan bagian dari sistem kerja "Virtual Police" dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE. Jumlah peringatan ini merupakan penambahan dari DM yang telah dikirimkan oleh "Virtual Police" pada Rabu (24/2) lalu, sebanyak 12 DM.

Sebelumnya diberitakan, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, Dittipidsiber Bareskrim melakukan patroli siber.

Dalam SE itu, Kapolri meminta agar penanganan kasus pelanggaran UU ITE lebih mengedepankan upaya restorative justice.

Slamet menjelaskan bahwa setiap hari Dittipidsiber Bareskrim melakukan patroli siber untuk mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoax serta hasutan berbau SARA.

Baca juga: Dukung Jokowi Revisi UU ITE, Pimpinan DPR: Masyarakat Sudah Jenuh dengan Pasal Karet

Sebelum memberikan peringatan secara virtual, pihaknya telah meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE. Dengan demikian, peringatan virtual dilakukan atas pendapat ahli, bukan pendapat subjektif penyidik Polri.

Pesan peringatan itu dikirimkan dua kali ke warganet yang diduga mengunggah konten hoaks maupun ujaran kebencian. Tujuannya, dalam waktu 1x24 jam, konten tersebut dihapus oleh si pengunggah.

Jika unggahan di medsos tersebut tidak juga dihapus oleh pengunggah/ pemilik akun, penyidik akan kembali memberikan peringatan virtual. Jika peringatan kedua tetap tidak dipatuhi, maka pengunggah/ pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi