Laporan Memilukan PBB Terkait Serangan Koalisi AS di Afghanistan

Pantau.com - Warga sipil Afghanistan telah berguguran akibat perperangan Taliban dengan Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka anak-anak perempuan, terbunuh pada tahun 2018.

Menanggapi hal itu, PBB mengatakan, akan meningkatkan aturan secara tajam atas keterlibatan serangan udara AS. Meskipun ada janji dari Gedung Putih untuk mengurangi jumlah pasukan yang saat ini ditempatkan di Afghanistan, kampanye Amerika selama 18 tahun masih jauh dari selesai.

Melansir Sputnik, Selasa (26/2/2019), Misi Bantuan PBB yang baru di Afghanistan (UNAMA) mengungkapkan, pertempuran melawan pasukan Taliban dan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIL) meningkatkan kecamuk dalam beberapa dekade terakhir.

Baca juga: Pertemuan Perjanjian Damai Taliban-AS akan Berlangsung Pekan Ini di Qatar

Setidaknya 3.804 warga sipil tewas tahun lalu di Afghanistan, sementara 7.189 lainnya cedera, UNAMA mengatakan dalam laporan tahunannya. Mereka menekankan bahwa 2018 menjadi yang paling mematikan dalam catatan kelam sejak 2009 lalu.

Sementara itu, 63 persen dari semua warga sipil yang menjadi korban disebabkan oleh militan Islam. Selain itu, serangan dari koalisi AS juga menjadi yang memperihatinkan.

UNAMA mencatat kenaikan 61 persen korban sipil, dan mendokumentasikan 1.015 kematian warga sipil dan 479 cedera dari 173 operasi udara yang dilakukan oleh apa yang disebut 'pasukan pro-pemerintah' tahun lalu.

"Pada tahun 2018, sekitar jumlah yang sama warga sipil tewas akibat serangan udara seperti pada tahun 2014, 2015 dan 2016 digabungkan," kata laporan itu.

Baca juga: Pakistan-Afghanistan Panas Pasca Serangan Kashmir hingga Pernyataan Kontroversial

"Perempuan dan anak-anak terus mencakup hampir dua pertiga dari semua korban sipil dari operasi udara, yang berjumlah ... 320 kematian dan 328 cedera."

Koalisi yang dipimpin AS, yang penghitungannya sendiri menempatkan korban sipil hanya 62 orang, membela penggunaan taktik udara, menekankan bahwa pihaknya mengambil "semua tindakan pencegahan yang layak" untuk membatasi hilangnya nyawa warga sipil.