Pantau.com - Komisi III DPR RI mengkritisi Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama lembaga pemerintah dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai pembentukan MoU ditakutkan bisa memunculkan beragam persepsi yang politis. Mulai dari dugaan pengamanan kasus dari proyek yang dikerjakan kementerian hingga biaya yang dikelarkan kedua lembaga terkait MoU.
Menurut Arteria, MoU biasanya antar kementerian dan bukan terkait mengenai hukum melainkan sinergitas antar kementerian.
Baca juga: Jokowi Mania Laporkan Arseto Soal Undangan Nikah Kahiyang Dijual Rp25juta
"Ngapain buat MoU ini lagi, korelasinya gimana, pake biaya enggak, ini jelaskan? Kerjasama Kejagung dengan Kementerian ATR, apa yang dikerjakan. MoU Angkasa Pura. Saya takut MoU ada biaya pengamanan, atau jalin kasih, sekarang lagi musim," ujar Anggota Komisi III Arteria Dahlan dengan nada tinggi dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
MoU juga dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Publik (Kemendesa), Arteria juga menyoroti saat adanya penyelewengan dana desa, tapi pelaporan bukan diberikan kepada penegak hukum.
"Sudahlah jangan bohong-bohong, efektif tidak (MoU), Satgas dana desa, kalau ada apa-apa lapornya ke satgas, bukan langsung ke penegak hukum," katanya.
Baca juga: Harian NZ Sebut Jokowi Tak Hormati PM Selandia Baru, Pemerintah Angkat Bicara
Bahkan Arteria juga bercerita bagaimana pengalamannya berobat sebagai orang biasa dengan menggunakan asuransi sebagai Anggota DPR RI, "Saya obat generik cuma Rp23 ribu, ketika pake asuransi DPR Rp1,8 juta," ucapnya.
Tidak hanya Arteria, beberapa anggota fraksi lain juga berpendapat hal serupa, seperti yang disampaikan Abu Bakar Al-Habsyi, Fraksi PKS, "Saya melihat banyak pengawalan, di Kejagung ini suasana bersahabat, dengan mitra-mitra pendukung kemimpinan. Efektif enggak (MoU) dalam pengontrolan anggarannya, 'oke aman', 'takutnya ada pengamanan'," kata dia
- Penulis :
- Adryan N
