Pantau.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2018 tercatat mencapai USD357,5 miliar atau setara Rp4,790,5 triliun jika mengacu kepada kurs Rp.13.400 per dolar AS. Utang tersebut pun akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya angkat bicara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah salah perencanaan. Pasalnya, pemerintah tidak memikirkan ketersediaan devisa negara.
"Dalam pembangunan infrastruktur menurut saya ada kesalahan, Pak Jokowi itu terprovokasi untuk membiayai infrastruktur. Tapi dia nggak diberi tahu bahwa uang itu terbatas. Akhirnya dia mencabut subsidi iya kan, sampai utang. Saya khawatir dia (Jokowi) mau jual BUMN itu, tambah bahaya itu," ujarnya Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Baca juga: DPR Soal ULN Pemerintah: Jangan Tenang-tenang Saja, Nanti Negaranya Bubar
Fahri menambahkan, pengaturan Ekonomi seharusnya diatur dengan rasional bukan emosional. Sehingga dapat mempertimbangkan dana yang memang diperlukan.
"Makanya gini, ekonomi itu harus dikelola dengan rasional jangan emosional, pengin ini pengin itu. Kita nggak tau jumlah utang negara itu berapa ya kan. Main bikin ini, bikin itu akhirnya mangkrak nanti. Republik mangkrak Indonesia," paparnya.
Baca juga: Klaim Pemerintah Soal Utang Negara di Bawah Batas Maksimal Menjadi Sorotan
Fahri melanjutkan, jika utang produktif akan membuat kredibilitas APBN memburuk.
"Memang diatas kertas ya kita itu nampak banyak dan itu kalau utangnya bukan utang produktif ya kredibilitas dari APBN kita lama-lama juga tambah jelek dan itu membuat rating kita tambah jatuh. Investasi nggak jalan, akhirnya pembiayaan pakai pembangunan uang rakyat subsidi dicabut ngutang, abis itu jual BUMN deh hati-hati deh," pungkasnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
