Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

IdEA Sebut Pemerintah Belum Siap Hadapi Ekonomi Digital

Oleh Widji Ananta
SHARE   :

IdEA Sebut Pemerintah Belum Siap Hadapi Ekonomi Digital

Pantau.com - Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA), Ignasius Untung mengatakan, perkembangan ekonomi digital sudah masuk ke seluruh lifecycle.

"Sekolah/kursus ada ruang guru, mau belanja ke luar negeri ada jasa bisa titip ke teman yang lagi travelling ke luar negeri, selanjutnya menonton pertunjukan ada layanannya, cari jodoh juga bisa (via digital), bahkan yang sudah ditutup ada nikahsirri.com, perisapan nikah ada bride story', properti ada rumah123, rumah sakit juga kedepan ada halodoc, bahkan yang sakit perlu dirawat ada home care," paparnya dalam acara Digital Ekonomi, di hotel Pullman, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Dari sisi penetrasi penggunaan juga, konsumen di Indonesia dinilai sudah cukup bagus terbukti dengan tingginya Investasi untuk kegiatan e-Commerce. Namun ia menilai masih ada pemangku kepentingan yang dinilainya belum siap yakni dari sisi penentu kebijakan.

Baca juga: Mampukah Pemerintah Kejar Ketertinggalan Pergerakan Cepat Ekonomi Digital?

"Tapi ada sisi kita yang belum siap, apa? stakeholder yang menurut kami agak kedodoran sedokit itu dari pemerintah contoh e-Wallet nya bukalapak dan Tokopedia yang sempat dibekukan, terus udah mulai tapi peraturannya nggak ada. Peraturannya ada kemudian, direm dulu, jangan itu menunjukkan kita kejar-kejarannya belum seimbang," paparnya.

Selain itu, contoh lainnya kata Ignasius, regulasi transportasi online yang merupakan salah satu perusahaan digital juga dinilai masih tarik menarik. "Regulasi transportasi online masih tarik-tarikan terus," katanya.

Selain itu, kebijakan yang mengatur pajak e-commerce juga dinilai masih belum tuntas. Masih banyak perdebatan mengenai pajak barang offline, online hingga marketplace yang menjadi medianya.

Baca juga: Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi: Negara Butuh Entrepreneur

"Perpajakan kalau kami di IdEA juga banyak menyoroti itu kita ngomong dengan APINDO ko bisa e-Commerce gak dipajaki, sementara kita dipajaki, e-Commerce bilang kita mau aja dipajaki tapi itu yang jualan di sosial media apalagi di Facebook nggak terlacak," terangnya.

"Satu sisi kita ditarik teman-teman offline bayar pajak, tapi sisi lain ada juga e-Commerce informal yang jualan via sosial media Instagram Facebook, Twitter yang besarnya juga lebih besar dari e-Commerce formal," imbuhnya.

Selanjutnya kata Ignasius, soal persaingan usaha. Adanya Investasi besar karena mengejar growth. "Padahal jika ada aturan produk tidak boleh disubsidi hingga jual rugi, nantinya bukan hanya Investment lebih sehat tapi juga pemain online akan memiliki daya saing untuk bisa bersaing lebih sehat," tandasnya.

Penulis :
Widji Ananta